#Pencegahan Korupsi di Pamekasan

[pamekasanhebat]

Cara Baddrut Tamam Mencegah Korupsi

Cara Baddrut Tamam Mencegah Korupsi

PAMEKASAN HEBAT – Ungkapan ‘lebih baik mencegah, daripada mengobati’ sebagai menjadi pedoman dalam dunia kedokteran, juga menjadi menjadi pegangan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dalam berupaya mencegah praktik korupsi dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip ini yang mendasari mantan anggota DPRD Jatim ini melakukan perjanjian nota kesepahaman dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Pada…

[ayojalanterus]

Terungkap Pernyimpangan Uang Negara Rp 800 Juta Untuk Proyek Covid-19 di Pamekasan

 KONTENISLAM.COM - Kasus dugaan korupsi proyek penanganan Pandemi Covid-9 di Pamekasan Tahun Anggaran 2020 terungkap. Kejaksaan berhasil menyelamatkan uang negara Rp 800 juta. Hal ini disampaikan Kasi Intel Kejari Pamekasan Hendra Purwanto Arifin. Ia menjelaskan kasus dugaan korupsi pada proyek penanganan dan pencegahan COVID-19 itu terungkap berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat ke institusi itu. Hendra menjelaskan, memang diketahui ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, yakni harga satuan barang melebihi dari harga normal di pasaran. "Atas laporan tersebut, Kejari Pamekasan langsung melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke sejumlah pihak dan rekanan pelaksana proyek," ucapnya, dikutip dari Antara, Minggu (15/08/2021). Kala itu, Ia melanjutkan, Pemkab Pamekasan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membuat pengadaan tandon air untuk tempat cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dengan sasaran masjid dan musala serta fasilitas umum lain di Pamekasan. Harga yang ditetapkan oleh BPBD sebesar Rp 2,5 juta per satu set tempat cuci tangan yang terdiri dari tandon air, alat penyangga dan sabun. Padahal harga normal di pasaran antara Rp 1,2 hingga Rp 1,5 juta saja. Institusi ini juga melakukan penunjukan langsung rekanan pelaksana proyek, tanpa proses lelang, dengan cara dibagi kepada 12 rekanan pelaksana proyek untuk pembuatan 1.555 tandon cuci tangan tersebut. Padahal, sesuai dengan ketentuan, untuk dana proyek yang bernilai miliaran rupiah harus dengan proses lelang bukan penunjukan. "Alasannya karena bencana dan barang dibutuhkan dengan cepat. Kalau itu, bisa kita pahami," kata Arifin. Atas temuan itu, Kejari Pamekasan langsung berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat. Pemkab selanjutnya meminta agar kasus itu tidak dilanjuti, dengan catatan pihak rekanan pelaksana proyek mengembalikan kelebihan uang kepada pemerintah. "Akhirnya, sebanyak 12 rekanan pelaksana proyek bersedia mengembalikan uangnya, dan kasus ini dianggap selesai dengan catatan," tutur-nya. Secara terpisah Inspektur Inspektorat Pamekasan Moh Alwi menjelaskan, kasus dugaan korupsi pada proyek penanganan pandemi COVID-19 berupa pengadaan tandon air cuci tangan untuk masjid dan musala itu terjadi saat pimpinan organisasi itu dijabat oleh Akmalul Firdaus. "Saat ini yang bersangkutan telah dipindah, dan yang bersangkutan telah menduduki jabatan lain di Pemkab Pamekasan," katanya menegaskan.[suara]

from Konten Islam https://ift.tt/3xPT1gS via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/08/terungkap-pernyimpangan-uang-negara-rp.html

[limadetikcom]

Pemkab Pamekasan Gelar Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Pemkab Pamekasan Gelar Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

PAMEKASAN, Limadetik.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menggelar sosialisasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang digelar di salah satu hotel di Pamekasan, Rabu (11/12/2019).

Kegiatan ini dihadiri dua nara sumber dari Deputi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi KPK RI, serta narasumber lainnya, Kajari…

[memorandumcoid]

KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi

KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi

Para peserta mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi oleh KPK di Pamekasan.

Pamekasan, Memorandum.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana korupsi kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pamekasan, Rabu (11/12).[penci_ads id=”penci_ads_4″]

Menurut Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, sosialisasi tentang pencegahan korupsi…

[seputarbisnis]

Tidak Ada Ampun Lagi Bagi Pelaku Penyelewenangan Dana Desa

Jakarta (SIB) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo, akan bersikap tegas kepada pihak yang jadi pelaku penyelewengan dana desa. Terbukti menyelewengkan, tidak ada ampun. Sanksinya langsung pecat. Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo usai menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (10/8). Menurut Eko, ia sengaja bertemu dengan Mendagri untuk menguatkan koordinasi. Khususnya koordinasi terkait dengan program dana desa. Sehingga kekurangan yang ada bisa diperbaiki. "Kita berkoordinasi lagi dengan Mendagri untuk terus menyempurnakan kekurangan- kekurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa ini," ujarnya. Dengan tegas pula Eko mengatakan, pihaknya kini tak akan mentolerir bila terjadi lagi kasus penyelewengan dana desa. Sebelumnya, pendekatan persuasif yang dilakukan. Tapi sekarang, ia dan Mendagri akan bersikap tegas kepada pelaku penyelewengan dana desa. Bila ia aparatur pemerintahan, maka tak ada ampun.Sanksinya bisa pemecatan. "Mendagri juga sudah beri arahan bahwa kita tidak main-main lagi dengan korupsi, kalau setiap ada kasus korupsi kalau yang lalu-lalu kita lakukan pendekatan persuasi kali ini kita pecat atau kita bawa ke ranah hukum," kata Eko. Tapi Eko meminta, agar jangan menghakimi semua desa itu bermasalah. Tidak bisa hanya karena muncul satu masalah, kemudian disimpulkan semua bermasalah. Faktanya, masih banyak desa yang berhasil dengan dana desanya. Jadi kasus di Pamekasan, bisa dikatakan kasuistis. Tidak bisa lantas digeneralisir. "Saya tekankan bahwa dana desa overall baik. Kejadian masalah ini jauh lebih kecil daripada yang berhasil. Tolong bantuan media untuk melihat yang baik baiknya saja. Tentunya setiap satu kesalahan kita tidak terima," ujarnya. Eko menambahkan, persoalannya sekarang adalah, bagaimana penanganan korupsi dilakukan. Tidak bisa kemudian hanya karena muncul kasus, lantas dibentuk lembaga baru untuk mengawasinya. Sebab hadirnya lembaga baru pun tak menjamin korupsi tak akan terjadi. Yang penting sekarang komitmen. Serta implementasi. Dalam konteks itu Satgas Dana Desa, dibentuk. Satgas itu, berisi orang-orang yang punya integritas. Track recordnya baik. Mendes bersama Mendagri akan berupaya terus meningkatkan anggaran pengawasan. Khususnya untuk inspektorat baik di tingkat provinsi atau kabupaten. Begitu juga dengan anggaran untuk camat, akan diusahakan untuk ditingkatkan. Ini supaya pengawasan dana desa bisa lebih efektif. PENYEBAB KISRUH Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyorot khusus adanya pandangan bahwa banyaknya aparatur desa yang berpendidikan rendah jadi penyebab munculnya kekisruhan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Tjahjo, ijazah tak jadi alasan. Permasalahannya pada peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa. "Jadi peningkatan kualitasnya, mampu untuk mengorganisir perangkat desanya, mampu untuk bekerja dengan baik, soal masih ada satu dua case mentalitas. Tak hanya perangkat desa, pejabat tinggi pun juga bisa," ujar Tjahjo. Terkait perubahan struktur inspektorat kata Tjahjo, rancangannya sekarang sudah matang.Telah digodok dengan BPKP dan KPK. Bahkan telah selesai kira-kira sebulan lalu dibahas di kantor KPK. "Nanti akan kita lihat modelnya. Kalau tidak nanti akan seperti Madura, inspektorat yang mengawasi malah justru terlibat korupsi berjamaah," ujarnya. Karena itu lanjut Tjahjo, lagi lagi diatur, apakah, inspektorat kabupaten atau kota itu bertanggungjawab kepada gubernur. Lalu inspektorat provinsi tanggungjawabnya kepada Mendagri dan inspektorat kepada Presiden, itu sedang dikaji. Tjahjo berharap itu bisa selesai secepatnya.  Jangan BerkonspirasiSementara itu, terkait Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya terjaring OTT KPK dengan dugaan korupsi dana desa, Jaksa Agung HM Prasetyo berpesan kepada jajarannya untuk berfokus melakukan pencegahan dan tidak ikut bekerja sama. "Arahan khususnya coba dilakukan pencegahan, jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan jangan ikut berkonspirasi di situ," kata Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan. Berkaca dari peristiwa OTT Pamekasan, saat ini Prasetyo meminta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan mengumpulkan kepala desa supaya mendapatkan penyuluhan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Nantinya kegiatan itu dilakukan serentak di tingkat kejari dan kejati seluruh Indonesia. Ia memastikan kegiatan itu akan dilaksanakan secepatnya. Tujuannya memberikan penyuluhan dalam penggunaan dana desa supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran. "Rencana serentak, kita punya jajaran kejari di seluruh Indonesia, mereka dikumpulkan mungkin di kantor kejari, pemda, kabupaten atau kota, kita berikan pengarahan, penjelasan tentang apa manfaatnya dana desa, bagaimana pengelolaannya, bagaimana menghindari penyimpangan-penyimpangan," kata Prasetyo. "Agar kepala desa bisa memahami, kita maklumin yang mereka tidak pernah melihat uang, tiba-tiba dapat dana begitu besar, bisa saja terjadi penyimpangan," imbuhnya. Prasetyo menyatakan OTT di Pamekasan tidak akan terjadi jika misalnya mendapat pendampingan hukum dari TP4. Sebab, menurutnya, TP4 hanya bekerja jika ada permintaan pengawalan proyek sejak dimulai hingga berakhir. "Di Pamekasan itu tidak didampingi TP4, kalau didampingi TP4, mungkin tidak terjadi seperti itu," ujarnya. (KJ/detikcom/d) http://dlvr.it/PdWPhW

[siskamenol-blog]

OTT Bupati Pamekasan, Mendagri: Namanya Orang Mau Korupsi, Ya Susah!

Siska Menol Berita OTT Bupati Pamekasan, Mendagri: Namanya Orang Mau Korupsi, Ya Susah! Baru Banyak Artikel Tentang OTT Bupati Pamekasan, Mendagri: Namanya Orang Mau Korupsi, Ya Susah! Pencarian Artikel Tentang OTT Bupati Pamekasan, Mendagri: Namanya Orang Mau Korupsi, Ya Susah! Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : OTT Bupati Pamekasan, Mendagri: Namanya Orang Mau Korupsi, Ya Susah! Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, sistem pencegahan korupsi yang ada di Indonesia sudah terbilang baik. http://www.unikbaca.com

[pamekasanhebat]

Bupati Pamekasan Dorong Percepatan Ekonomi dan Cegah Korupsi dengan Kontrak Kerja

Bupati Pamekasan Dorong Percepatan Ekonomi dan Cegah Korupsi dengan Kontrak Kerja

PAMEKASAN HEBAT – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam berupaya mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya praktik korupsi pada penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Pamekasan melalui kontrak kerja dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kontrak kerja dengan pimpinan OPD ini dimaksudkan agar ASN memiliki komitmen…